JENDELA INFORMASI, KEDIRI – Dalam rangka memelihara ketertiban umum, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat, Kecamatan Pesantren Kota Kediri menggelar Sosialisasi Tata Tertib dan Perizinan Rumah Kos, Rabu, 18 November 2026.
Acara yang berlangsung di Aula Kecamatan Pesantren tersebut dihadiri Camat Pesantren, Judy Kuntjoro, S.H., Kapolsek Pesantren, Kompol Siswandi, S.H., Danramil 0809/02 Pesantren yang diwakili Bati Tuud Peltu Edy Sugianto, Dinas Satpol PP, Kantor DPMPTSP, para Ketua RT/RW, pemilik rumah kos se-Kecamatan Pesantren, serta undangan lainnya.
Sosialisasi ini digelar sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyamakan, dan memperkuat pemahaman bersama, terutama bagi Ketua RT/RW dan pemilik kos, agar benar-benar memahami tata tertib serta kewajiban dalam mengelola rumah kos.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya pendataan penghuni kos, baik penghuni baru maupun penghuni lama. Pendataan yang tertib dan akurat dinilai menjadi kunci untuk mencegah berbagai persoalan, sekaligus memudahkan koordinasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan sekitar.
Selain itu, pemilik kos juga diingatkan mengenai pentingnya mengurus perizinan rumah kos sesuai ketentuan yang berlaku. Perizinan bukan hanya sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemilik kos dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama.
Dalam sesi materi, Ghana Rajasa, Kasi Perizinan DPMPTSP Kota Kediri menyampaikan penjelasan terkait fungsi penting Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah kos.
Menurutnya, masih banyak pemilik kos yang belum memahami bahwa PBG bukan sekadar urusan administrasi, melainkan dokumen legalitas utama yang menyatakan bahwa sebuah bangunan telah memenuhi standar teknis dan dinyatakan layak secara fungsi.
Selain itu, PBG juga menjadi dasar kepastian hukum bagi pemilik kos. Bangunan yang sudah memiliki PBG memiliki status yang jelas, sehingga pemilik tidak akan bermasalah saat mengurus perizinan usaha kos, pengajuan pembiayaan, kerja sama dengan pihak lain, maupun ketika terjadi pemeriksaan dari instansi terkait.
Dalam paparannya, Ghana juga menegaskan bahwa rumah kos yang beroperasi tanpa PBG berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administratif. Bangunan tersebut dapat dianggap belum memenuhi ketentuan, sehingga pemiliknya bisa dikenakan sanksi, mulai dari teguran, penghentian sementara dan sanksi lainnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau para pemilik kos yang bangunannya belum memiliki PBG agar segera mengurusnya melalui DPMPTSP Kota Kediri. Proses pengajuan kini telah dilakukan secara online melalui sistem SIMBG, dengan melampirkan dokumen administrasi dan dokumen teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
Ghana berharap, melalui pemahaman yang benar tentang PBG, para pemilik kos di Kecamatan Pesantren dapat mengelola usaha kosnya secara tertib, legal, aman, dan nyaman, baik bagi penghuni kos maupun bagi lingkungan sekitar.
Camat Pesantren, Judy Kuntjoro, S.H., dalam sambutannya berharap sosialisasi ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar dipahami dan diterapkan oleh seluruh pemilik kos dan pengurus lingkungan.
Ia menegaskan, ketertiban lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan peran aktif Ketua RT/RW dalam mendata dan mengawasi penghuni kos, serta kesadaran pemilik kos untuk melengkapi perizinan dan menaati tata tertib yang berlaku.
Camat juga berharap, melalui kegiatan ini, tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah kecamatan, kelurahan, RT/RW, dan pemilik kos. Dengan pemahaman yang sama, pengawasan lingkungan dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan gesekan di masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah untuk mewujudkan lingkungan kos yang tertib, aman, nyaman, dan harmonis, sehingga Kecamatan Pesantren tetap menjadi wilayah yang kondusif bagi penghuni kos maupun warga sekitar.
Sementara itu, Mardipin pemilik kos warga RT 27 Lingkungan Bence, Kelurahan Pakunden, mengaku mendapat pencerahan setelah mengikuti sosialisasi tersebut.
Menurutnya, selama ini ia belum memahami secara utuh tentang pentingnya perizinan, khususnya PBG untuk rumah kos.
“Setelah mendapat penjelasan dari para narasumber, saya jadi paham bahwa PBG itu penting. Bukan hanya untuk usaha kos saya, tapi juga untuk keamanan penghuni dan kenyamanan lingkungan,” ujar Mardipin.
Ia pun berkomitmen untuk segera mengurus perizinan rumah kosnya agar usahanya berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya akan segera mengurus perizinannya. Saya ingin usaha kos saya legal, aman, dan tidak menimbulkan masalah bagi warga sekitar,” tambahnya.
Reporter: Kamid.







