JENDELA INFORMASI, KEDIRI – langkah cepat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, seiring kasus Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak kian tinggi.
Di mana mulai hari ini, Senin 13 Januari 2025 mulai melakukan penutupan sementara pasar hewan untuk menekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terus melonjak.
Penutupan tidak hanya pada pasar hewan yang dikelola Pemkab Kediri seperti pasar hewan Tretek Pare, dan pasar hewan Grogol melainkan termasuk pasar hewan yang dikelola pemerintah desa. Diantaranya, pasar hewan Purwokerto Ngadiluwih, Wonorejo Wates , Brenggolo Plosoklaten, kemudian Bringin Badas.
“Saat ini petugas kita juga terus melakukan pengobatan ternak yang terkena PMK,” kata Tutik Purwaningsih selaku Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri.
Berdasarkan data DKPP hingga 12 Januari 2025, PMK ini sudah mencapai 607 kasus dan tersebar di semua kecamatan dan didominasi sapi potong. Hasil penanganan pengobatan yang dilakukan, dari 607 kasus, sapi yang sembuh sebanyak 128 ekor, 450 sapi masih dalam kondisi sakit dan 25 sapi mati.
Penutupan pasar hewan ini dari yang semula dilakukan hingga tanggal 25 Januari diperpanjang hingga 28 Januari. Tutik pun mengimbau dengan tegas kepada para pedagang untuk bisa bekerjasama mentaati kebijakan penutupan sementara pasar hewan tersebut guna menekan penyebaran PMK.
Pasalnya, lanjut Tutik, meski informasi penutupan telah disampaikan, masih saja ada pedagang kambing yang nekat mau berjualan dengan alasan hewan yang terkena kasus PMK sejauh ini hanya sapi. Hal itu sebagaimana yang terjadi di pasar Tertek saat hari pertama penutupan.
Diterangkan, meski kasus yang ditemukan saat ini hanya pada hewan sapi, namun penyakit PMK bisa menyerang jenis hewan yang berkuku belah lain termasuk kambing.
“Saat ini kita juga mempersiapkan untuk pengadaan vaksin,” tambah Tutik.
Sebagaimana yang disampaikan saat rapat koordinasi gugus tugas PMK bersama Bupati Hanindhito Himawan Pramana dan jajaran Forkopimda pada 8 Januari lalu, guna memitigasi penyebaran PMK, DKPP mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin dengan anggaran sekitar Rp1,5-2 miliar.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri Erfin Fatoni menyebutkan, pada tahun 2025 ini pihaknya mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) Rp17,9 miliar. Pihaknya pun siap mengalokasikan anggaran guna pengadaan vaksin sebagaimana estimasi yang dibutuhkan.
“Kami menyesuaikan dengan teman-teman DKPP, kebutuhan seperti apa nanti akan kita penuhi, karena jangan sampai kenaikan (kasus PMK) yang eksponensial ini menjadi lebih besar lagi,” urai Erfin usai acara rapat saat itu.
