JENDELA INFORMASI, KEDIRI – Program makan bergizi gratis (MBG) mulai berjalan di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Untuk mendukung program MBG, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan setidaknya 5000 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdiri tahun ini, dari total keseluruhan kebutuhan nasional yang sekitar 25.000.
Dengan luas cakupan sasaran Kota Kediri tidak seluas Kabupaten Kediri, anggota DPR RI dari partai NasDem Nurhadi mengungkapkan kebutuhan dapur di Kota Kediri tidak akan sebanyak yang di Kabupaten Kediri.
Sampai saat ini, di Kabupaten Kediri program MBG telah diterapkan di wilayah kecamatan Kayen Kidul, Pare, Kras dan Wates. Sedangkan di Kota Kediri, program MBG baru berjalan awal pekan lalu dengan melibatkan kurang lebih 5 sekolah di wilayah Kelurahan Ngadirejo.
“Saya memperkirakan kalau Kabupaten Kediri itu 200 dapur, kalau Kota Kediri mungkin bisa 40-60 dapur, ” ujar Nurhadi di Kota Kediri, Senin, (24/03/2025) di sela sosialisasi MBG “Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas Untuk Generasi Sehat Indonesia.
” Pemerataan penerapan program MBG sendiri, menurut Nurhadi, juga tergantung dari percepatan pendirian dapur. Dapur MBG sendiri terdiri dari tiga jenis, yang pertama dibangun oleh pemerintah daerah, baik pemkab dan pemkot. Yang kedua oleh instansi, termasuk TNI – Polri. Yang ketiga oleh mitra, dalam hal ini oleh pengusaha atau wirausaha.
Nurhadi berharap para pengusaha bisa berperan aktif dan berpartisipasi dalam program MBG, dengan menjadi mitra pemilik dapur makan bergizi gratis atau tepatnya dapur SPPG.
“Teman-teman pengusaha wilayah kota- kabupaten Kediri silahkan untuk mengajukan ke website BGN untuk menjadi mitra. Karena memang terbuka, dibuka secara umum ada kemitraan pihak swasta untuk bisa hadir,” ujarnya.
Nurhadi menambahkan, masyarakat yang ingin mengajukan sebagai mitra dari BGN harus diberi kesempatan seluas-luasnya. Selama telah memenuhi syarat, untuk pembukaan dapur SPPG. Termasuk untuk memanfaatkan tenaga kerja dari wilayah sekitar dapur SPPG.
“Contoh permodalannya yang cukup. Punya tempat alias gedung dan sesuai dengan layout yang ditetapkan BGN. Dan mau melakukan rekrutmen tenaga kerja di sekitar (wilayah) dapur. Jangan sampai rekrutmen tenaga kerja itu orang jauh-jauh,” tambah Nurhadi.
Dalam satu SPPG bisa terdapat 50 staf. Dari jumlah itu, tiga dari BGN yang bertugas sebagai Kepala Dapur, Kepala Gizi serta Admin. “Nah yang 47 itu harus orang lokal, wajib itu,” tegas Nurhadi.
Terkait dapur SPPG yang telah berjalan, anggota Komisi 9 DPR RI tersebut mengingatkan untuk lebih diperketat kaitannya sterilisasi, sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan BGN.
“Jangan sampai kalau ruangan itu tidak steril ini misal ada bakteri masuk dan lain sebagainya ini mempengaruhi kualitas makanan. Jangan sampai Kediri ini ada wanprestasi, contoh ada anak yang sampai keracunan makanan. Ini yang saya, selaku anggota DPR RI melakukan fungsi pengawasan untuk evaluasi,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi itu diikuti oleh kurang lebih 300 orang serta dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Khusnul Arif, Ketua YPLP PGRI Kota Kediri Dr. Atrup, Tenaga Ahli Sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerja Sama BGN RI Kolonel Andy Charman Gartika, perwakilan sekolah dan Dinkes Kota Kediri.
